{"id":453,"date":"2017-07-10T14:21:36","date_gmt":"2017-07-10T14:21:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.media-satu.com\/?page_id=453"},"modified":"2026-02-12T14:58:58","modified_gmt":"2026-02-12T14:58:58","slug":"redaksi","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.mediasiber1.my.id\/?page_id=453","title":{"rendered":"Redaksi"},"content":{"rendered":"

Dengan ini kami segenap wartawan jurnalistik mentaati dan mematuhi \u2013 UNDANG UNDANG PERS NO 40 Thn 1999<\/p>\n

Fokus mendukung Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membantu menegakkan Hukum<\/p>\n

(SATU)<\/p>\n

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<\/p>\n

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme<\/p>\n

(DUA)<\/p>\n

Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, badan dan\/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan\/atau larangan bertindak sewenang-wenang.<\/p>\n

(TIGA)<\/p>\n

\n

Dalam ketentuan Pasal 8 sampai 18 UUPK, salah satunya adalah larangan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan atau perdagangan barang dan atau jasa dalam Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) UUPK. Perlindungan ini disebutkan juga dalam ketentuan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang melarang pelaku usaha menambahkan bahan tambahan berbahaya pada produk pangan dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang memberikan peraturan tentang pembatasan terhadap bahan pengawet makanan<\/p>\n<\/blockquote>\n

(EMPAT)<\/p>\n

Pasal 1 angka 1 UU 21\/2007 mendefinisikan perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.<\/p>\n

(LIMA)<\/p>\n

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.<\/p>\n

Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan yang isinya berupa larangan menimbun barang pada kondisi tertentu. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan\/atau barang penting, dalam hal ini masker.<\/p>\n

Pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal ini berisi ancaman sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun, dan\/atau pidana denda maksimal 50 miliar rupiah bagi pelaku usaha yang melanggar larangan menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.<\/p>\n

(ENAM)<\/p>\n

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika dibedakan dalam 3 jenis golongan, yaitu :<\/p>\n

Narkotika golongan I, yaitu jenis narkotika yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.<\/p>\n

Narkotika golongan II, adalah narkotika yang berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, memiliki khasiat sebagai obat namun penggunaannya hanya sebagai opsi terakhir dan dapat digunakan dalam terapi serta bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan.<\/p>\n

Narkotika golongan III, adalah narkotika yang berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, memiliki khasiat pengobatan dan kerap digunakan dalam terapi dan\/atau bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan<\/p>\n

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika membedakan pelaku pidana narkotika menjadi 2 yaitu :<\/p>\n

Pengedar narkotika. meliputi : orang yang secara melawan hukum memproduksi narkotika; menjual narkotika; mengimpor atau mengekspor narkotika, melakukan pengangkutan (kurir) dan melakukan peredaran gelap narkotika.<\/p>\n

Pengguna narkotika, dibedakan menjadi 2 yaitu pecandu narkotika dan penyalah guna narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan memiliki ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalah guna narkotika adalah orang secara melawan hukum, aktif menggunakan narkotika.<\/p>\n

Hukuman pidana bagi pengedar narkotika diatur dalam pasal 111, 112, 113, 132 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga 10.000.000.000,-<\/p>\n

Sedangkan hukuman pidana bagi pengguna narkotika diatur dalam pasal 127 dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun, hukuman pidana denda maksimal 10.000.000.000. Pengguna narkotika juga berhak untuk melakukan rehabilitasi untuk penyembuhan dari ketergantungan terhadap narkotika.<\/p>\n

(TUJUH)<\/p>\n

Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas.<\/p>\n

Pasal 53 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara, dan denda maksimal Rp 30 miliar.<\/p>\n

Larangan masyarakat tidak boleh membeli BBM jenis apa pun untuk dijual kembali<\/p>\n

(DELAPAN)<\/p>\n

Pengaturan mengenai tindak pidana pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. yaitu dalam Pasal 386 ayat (1) KUHP yang berbunyi \u201cBarangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya bahwa barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun\u201d<\/p>\n

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) butir a \u201cPelaku usaha di larang memproduksi dan\/atau memperdagangkan barang dan\/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; sedangkan ketentuan tindak pidana nya diatur dalam pasal 62 ayat (1) \u201c Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2) pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 ( dua miliar rupiah)<\/p>\n

Lebih lanjut Undang \u2013 Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) \u201c Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar\u201d. Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi diatur dalam Pasal 197 sebagai berikut \u201c Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan\/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.0000.0000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).\u201d<\/p>\n

Dalam melaksanakan tugas wartawan jurnalistik serta investigasi maka wajib sebagai anggota jejakkasus.id untuk pro aktif melaporkan ke pimred dan Kaperwil atau penasehat hukum di wilayah masing untuk melaporkannya secara rahasia.<\/p>\n

*PERUSAHAN<\/b>*<\/p>\n

*PT.KAMI ANAK BANGSA*<\/b><\/p>\n

SK.<\/b>AHU-004233.AH.01.30.Tahun 2025<\/b><\/p>\n

*DIREKTUR*<\/b><\/p>\n

SUHARTONO S.H<\/b><\/p>\n

*PIMPINAN REDAKSI*<\/b><\/p>\n

FIRMANSYAH S.H<\/b><\/p>\n

*PENASEHAT HUKUM*<\/b><\/p>\n

*Rohmat Selamat SH.M.Kn*<\/p>\n

*F. Rosyih Pamudji SH.MH*<\/p>\n

*Dr. NOORSYAM S. NOOR, SH. SE. MM.*<\/p>\n

*Sugianto SH.SE.M.Ak*<\/p>\n

*Yayat Wowor SH*<\/p>\n

*Muhammad Rusli Efendi SE.SH*<\/p>\n

*Dian Risandi Nusbar SH*<\/p>\n

*Redaksi*<\/b><\/p>\n

Nofis Husin Allahdji<\/p>\n

*Staf Ahli*<\/b><\/p>\n

Nursalim \u2013 Batam<\/p>\n

Yayat Wowor SH \u2013 Jabar<\/p>\n

Gusti Ramadhani SH. \u2013 Sumut<\/p>\n

Sugianto. SH.SE.M.Ak<\/p>\n

Agus Hari \u2013 NTB<\/p>\n

Hendrikus \u2013 Maluku<\/p>\n

M. Supadi \u2013 Jateng<\/p>\n

Adhi Supratiwo, S.Pd,M.Pd \u2013 Jateng<\/p>\n

Febriansyah \u2013 Sum-Sel<\/p>\n

Muhammad \u2013 Riau Inhil<\/p>\n

Abdul Sani Kal-Sel<\/p>\n

Peru Artiadi Kal-Bar<\/p>\n

Ir.A Rafiuddin SH Sul-Sel<\/p>\n

Chrissie \u2013 Jatim<\/p>\n

*Kordinator Liputan*<\/b><\/p>\n

, Firmansyah<\/b><\/p>\n

*PROGRAMER DAN EDITOR*<\/b><\/p>\n

Rafli<\/p>\n

*KAPERWIL & WAKIL*<\/b><\/p>\n

YAYAT WOWOR SH (JABAR)<\/p>\n

CHRISSIE (Blitar JATIM)<\/p>\n

GUSTI RAMADHANI SH (SUMUT Medan )<\/p>\n

AGUS HARI (Lombok \u2013 NTB)<\/p>\n

NUR SALIM ( KEPRI \u2013 BATAM )<\/p>\n

PERU ARTIADI ( KAL-BAR Sanggau )<\/p>\n

Ir.A Rafiuddin SH. (Sul-Sel Makassar)<\/p>\n

HENDRIKUS ( Tanimbar Maluku )<\/p>\n

M.SUPADI ( JATENG & DIY)<\/p>\n

MUHAMMAD ( RIAU \u2013 INHIL )<\/p>\n

FEBRIANSYAH ( SUM-SEL Muara Enim )<\/p>\n

AHMAD SUHENDI (WK SUM-SEL Pasawaran )<\/p>\n

ABDUL SANI ( KAL-SEL Banjarmasin)<\/p>\n

VIDI S.M. SIMANJUNTAK (BALI)<\/p>\n

JIDRON B TAMONOB (TTS \u2013 NTT)<\/p>\n

ASRUN ODE (SULTENG)<\/p>\n

SALMONIUS (MANOKWARI \u2013 PAPUA)<\/p>\n

AGUSTINUS (PUNCAK \u2013 PAPUA)<\/p>\n

*HUMAS*<\/b><\/p>\n

F. Rosyih Pamudji SH.MH. \u2013 Madiun<\/p>\n

Nugroho SH. \u2013 Madiun<\/p>\n

Witriyani \u2013 Bendahara Jateng<\/p>\n

Agus Triyanto SH \u2013 Ngawi<\/p>\n

Handono Budijanto SH. \u2013 Madiun<\/p>\n

DW Lanjari \u2013 Jabodetabek<\/p>\n

Eka \u2013 Depok<\/p>\n

Peru Artiadi \u2013 Kal-Bar<\/p>\n

Asdar \u2013 Kal-Tim<\/p>\n

Rizwan \u2013 Karawang<\/p>\n

Syamsu Alam \u2013 Kolaka<\/p>\n

A. Rendra \u2013 Surabaya<\/p>\n

Sugianto SH.SE M.Ak \u2013 Tangerang<\/p>\n

Irawan\u2013 Lampung<\/p>\n

Imam Mawardi \u2013 Sampang<\/p>\n

Hendrik \u2013 Tanimbar Maluku<\/p>\n

Muh Imran \u2013 Maluku<\/p>\n

Aria Permana \u2013 Kab Semarang Jateng<\/p>\n

Jajat Sudrajat \u2013 Cianjur Jabar<\/p>\n

Suprapto \u2013 Grobogan Jateng<\/p>\n

Yusianto \u2013 Sum-Bar<\/p>\n

Arwani \u2013 Musi Banyuasin Sum-Sel<\/p>\n

Rayali Lingga \u2013 Aceh<\/p>\n

*BIRO Kabupaten*<\/b><\/p>\n

Feri Simanjuntak. Biro Sumut<\/p>\n

Eddi Husniyanto \u2013 Biro Jateng<\/p>\n

Taufiq \u2013 Biro Tanggerang<\/p>\n

Suyatno \u2013 Biro Banyumas Jateng<\/p>\n

Suliyo \u2013 Biro Cilacap Jateng<\/p>\n

Jiyanto \u2013 Biro Sragen Jateng<\/p>\n

Tofan \u2013 Biro Kota Magelang Jateng<\/p>\n

Mustakim \u2013 Biro Purworejo Jateng<\/p>\n

Amran Sila \u2013 Biro Jeneponto Sulawesi<\/p>\n

Abdillah \u2013 Biro Kab Bogor<\/p>\n

Mahmud Jawas \u2013 Biro Kota Bogor<\/p>\n

Safri \u2013 Biro Kab Bengkulu<\/p>\n

*Ketua Divisi Team Investigasi Wilayah*<\/b><\/p>\n

M.Supadi \u2013 Jateng & DIY<\/p>\n

Netti Herawati SE \u2013 Bali<\/p>\n

Vidi SM Simanjuntak \u2013 Bali<\/p>\n

Ir H. Andi Sudirman Pare Pare Sul-Sel<\/p>\n

Ir.A Rafiuddin SH Makassar Sul-Sel<\/p>\n

H.Suarmadjat.ST.MH<\/p>\n

*Team Investigasi*<\/b><\/p>\n

Andri H- Team Investigasi Jabar<\/p>\n

Nurman N \u2013 Team Investigasi Jabar<\/p>\n

Abdillah \u2013 Team Investigasi Kab Bogor<\/p>\n

Mahmud Jawas \u2013 Team Investigasi Kota Bogor<\/p>\n

Jumadi \u2013 Team Investigasi Tanggerang<\/p>\n

Ujang Niryana \u2013 Team Investigasi Kab Bekasi<\/p>\n

Edi Mulya Fauzi \u2013 Bogor<\/p>\n

Adhi Supratiwo, S.Pd,M.Pd \u2013 Team Investigas Jateng<\/p>\n

Topan Triadi \u2013 Team Investigasi Magelang Jateng<\/p>\n

Adhi Supratiwo \u2013 Team Investigasi Demak Jateng<\/p>\n

Chrissie \u2013 Team Investigasi Blitar Jatim<\/p>\n

Danang Kurniawan \u2013 Team Investigasi Magetan Jawa Timur<\/p>\n

Yusuf Sasongko \u2013 Team Investigasi Blitar Jatim<\/p>\n

H.Mohammad Kafi SH \u2013 Team Investigasi Jatim<\/p>\n

Suriansyah \u2013 Team Investigasi Kal-Sel<\/p>\n

Siti Mawaddah R \u2013 Team Investigasi Kal-Sel<\/p>\n

Shopia El Azkia Rumisa SH.SPd \u2013 Team Investigasi Kal-Sel<\/p>\n

Muhammad Iqbal Rumisa \u2013 Team Investigasi Kal-Sel<\/p>\n

Ali Wardani \u2013 Team Investigasi Kal-Sel<\/p>\n

Andi Asbar \u2013 Team Investigasi Makassar SulSel<\/p>\n

Asrun Ode \u2013 Team Investigasi Buton SulTeng<\/p>\n

Mustafa \u2013 Team Investigasi Kota dan Kab Provinsi Aceh<\/p>\n

Feri Simanjuntak \u2013 Team Investigasi Sumut Medan<\/p>\n

Ismail TG Pranata \u2013 Team Investigasi Bengkalis Riau<\/p>\n

SALMONIUS \u2013 Team Investigasi (MANOKWARI \u2013 PAPUA)<\/p>\n

AGUSTINUS \u2013 Team Investigasi (PUNCAK \u2013 PAPUA)<\/p>\n

Penasehat Team Wilayah Kerja<\/p>\n

Syarifuddin \u2013 Bogor<\/p>\n

\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014<\/p>\n

*PERATURAN PERUSAHAAN MEDIA*<\/b><\/p>\n

*PERATURAN UNTUK DI KETAHUI DAN DI TAATI SEMUA WARTAWAN\/JURNALIS YANG RESMI MENJADI ANGGOTA PT. KAMI ANAK BANGSA<\/p>\n

*PIHAK PT. KAMI ANAK BANGSA TIDAK MENGIJINKAN SEGALA MACAM AKTIVITAS YANG MELANGGAR HUKUM BAGI JURNALIS\/WARTAWAN*<\/p>\n

TIDAK BOLEH TERLIBAT :<\/b><\/p>\n

1. NARKOTIKA<\/p>\n

2. PEMERASAN \/ PUNGLI<\/p>\n

3. PENIPUAN \/ PENCURIAN<\/p>\n

4. MENGKOPI BERITA TANPA ADA IJIN SUMBERNYA<\/p>\n

5. MENYALAHGUNAKAN NAMA PT. KAMI ANAK BANGSA UNTUK KEPENTINGAN GOLONGAN UNSUR POLITIK \/ KELOMPOK APAPUN<\/p>\n

6. MENGIRIM BERITA KE MEDIA BERBEDA YANG TELAH TAYANG ONLINE DI MEDIA SIBER1.my.id<\/p>\n

7. MELANGGAR Undang Undang ITE<\/p>\n

8. MELANGGAR Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999<\/p>\n

9. Tidak mengijinkan pihak manapun mengeluarkan proposal atas nama PT KAMI ANAK BANGSA serta tidak bertanggung jawab bila ada unsur penipuan dengan beredarnya proposal palsu di pihak PT KAMI ANAK BANGSA<\/p>\n

Petunjuk :<\/b><\/p>\n

1. Menjalin Kerjasama\/Bermitra dengan ADVOKAT\/PENGACARA di wilayah kerja masing masing.<\/p>\n

2. Menjalin Kerjasama\/Bermitra dengan POLRI\/TNI\/PEMERINTAH<\/p>\n

3. BERGABUNG DENGAN ORGANISASI DAN MENGIKUTI PROGRAM SERTIFIKASI PROFESI DI WILAYAH MASING MASING<\/p>\n

4. Bila dalam sebulan tidak ada rilis berita dan tidak bekerja sama dengan baik wartawan jurnalis yang bergabung dengan Media Siber1.my.id maka pihak redaksi akan menonaktifkan atau mengeluarkan sebagai peringatan atau pemberhentian resmi.<\/p>\n

Alamat Kantor Redaksi Perumnas guru Gunung Kidul Yogyakarta<\/p>\n

Tlpn :021.2473521<\/p>\n

Email: Mediasiber123@gmail.com<\/p>\n

\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Dengan ini kami segenap wartawan jurnalistik mentaati dan mematuhi \u2013 UNDANG UNDANG PERS NO 40…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-453","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.mediasiber1.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/453","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.mediasiber1.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.mediasiber1.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mediasiber1.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mediasiber1.my.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=453"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.mediasiber1.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/453\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":695,"href":"https:\/\/www.mediasiber1.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/453\/revisions\/695"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.mediasiber1.my.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=453"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}